SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Materi I
Dasar Hukum, Latar Belakang
dan Pokok-pokok perubahan
PP 30/1980 jo PP 53/2010
Dasar Hukum
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok­Pokok Kepegawaian
PERLUNYA DILAKUKAN PERUBAHAN

1.PP 30/1980 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkem-bangan keadaan situasi & kondisi saat ini.

2.Dalam perkembangan selama hampir 30 tahun, telah banyak terjadi perubahan-perubahan per-aturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

3.Beberapa substansi dalam PP30 Tahun 1980 perlu disempurnakan, antara lain:

a.Rumusan Kewajiban (Pasal 2) dan rumusan Larangan (Pasal 3) kurang kongkrit dan tumpang tindih.

b.Ketidaktegasan dalam Klasifikasi kewajiban dan larangan PNS bila dikaitkan dengan jenis hukuman disiplin, sehingga tdk tampak adanya hubungan antara pelanggaran dan jenis hukuman.

c.Tidak adanya sanksi bagi PYB menghukum apabila tidak menjatuhkan hukuman, sehingga mengakibatkan terjadinya keengganan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

d.Ketentuan mengenai PYB menghukum tidak diatur secara rinci dan tegas, sehingga menghambat proses penegakkan disiplin itu sendiri.

e.Pengaturan mengenai ketidakhadiran PNS masih kurang tajam dan terkesan terlalu longgar.

SISTIMATIKA

BAB	ISI / CONTENT
I	KETENTUAN UMUM		2 Pasal (Pasal 1 dengan 8 item dan Pasal 2)
II	KEWAJIBAN DAN LARANGAN
	Bagian Kesatu	Kewajiban	1 Pasal dengan 17 item (Pasal 3)
	Bagian Kedua	Larangan	1 Pasal dengan 15 item (Pasal 4)
III	HUKUMAN DISIPLIN
	Bagian Kesatu	Umum	2 Pasal (Pasal 5 dan 6)
	Bagian Kedua	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin	1 Pasal (Pasal 7) dengan 4 ayat
	Bagian Ketiga	Pelanggaran dan Jenis Hukuman
	a.Paragraf 1	Pelanggaran Terhadap Kewajiban	3 Pasal (Pasal 8, 9, dan 10)
	a.Paragraf 2	Pelanggaran Terhadap Larangan	4 Pasal (Pasal 11, 12, 13, dan 14)
	Bagian Keempat	Pejabat yang Berwenang Menghukum	8 Pasal (Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22)
	Bagian Kelima	Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Kepu-tusan Hukuman Disiplin	9 Pasal (Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31)
IV	UPAYA ADMINISTRATIF		11 Pasal (Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42)
V	BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKU-MENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
	Bagian Kesatu	Berlakunya Hukuman Disiplin	4 Pasal (Pasal 43, 44, 45, dan 46)
	Bagian Kedua	Pendokumentasian Keputusan Hukum-an Disiplin	1 Pasal (Pasal 47)
VI	KETENTUAN PERALIHAN		1 Pasal (Pasal 48) dengan 4 Ayat
VII	KETENTUAN PENUTUP		3 Pasal (Pasal 49, 50, dan 51)
Penjelasan