Prosedur dan Tata Cara Pensertipikatan Tanah Wakaf OLEH : KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA MANADO 2011

DASAR HUKUM :
1.   Undang–Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria.
2.   Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3.   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4.   Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
5.   Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
6.   Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7.   Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
PENGERTIAN WAKAF :
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 PASAL 1 (1)
WAKAF ADALAH PERBUATAN HUKUM WAKIF UNTUK MEMISAHKAN DAN/ATAU MENYERAHKAN SEBAGIAN HARTA BENDA MILIKNYA UNTUK DIMANFAATKAN SELAMANYA ATAU UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA GUNA KEPERLUAN IBADAH DAN/ATAU KESEJAHTERAAN UMUM MENURUT SYARIAH
HARTA BENDA WAKAF
HARTA BENDA WAKAF HANYA DAPAT DIWAKAFKAN APABILA DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH WAKIF SECARA SAH.
HARTA  BENDA WAKAF TERDIRI DARI :
1. BENDA TIDAK BERGERAK
HAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.&  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
2.  BENDA BERGERAK
MAKSUD DAN TUJUAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF
Karena masih banyaknya Tanah Wakaf di seluruh Indonesia yang belum bersertipikat maka pihak Kementerian Agama RI dan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Bersama dengan maksud untuk Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pendaftaran dan pensertipikatan tanah yang bertujuan untuk tertib penggunaan dan peruntukan tanah, tertib administrasi dan kepastian haknya serta untuk keperluan pembuktian yang kuat.
PENGERTIAN SERTIPIKAT
(Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1)
Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak mlik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
TATA CARA PERWAKAFAN TANAH MILIK
Pihak yang mewakafkan tanahnya datang menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf
Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama
Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah apabila disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
DOKUMEN YANG HARUS DIBAWA DAN DISERAHKAN OLEH WAKIF KEPADA PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) PADA SAAT MELAKSANAKAN IKRAR ADALAH  :

§Sertipikat Hak Milik atau Tanda Pemilikan Tanah.

§Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa

§Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

§Izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF

1.PERSYARATAN OBYEKNYA :

1.  JENIS HAK YG DAPAT DIWAKAFKAN :
A.  HM (TERDAFTAR/BELUM)
B.  HGB/HGU/HP DIATAS TANAH NEGARA
C.  HGB/HP DIATAS HPL/HM (WAJIB IJIN TERTULIS DARI PEMEGANG HPL/HM)
D.  HM SARUSUN
E.  TANAH NEGARA
2.  TANAH WAJIB DIMILIKI/DIKUASAI WAKIF SECARA SAH, BEBAS DARI SITAAN/PERKARA/SENGKETA & TIDAK DIJAMINKAN.
Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.
PERORANGAN
1.  Dewasa.
2.  Berakal Sehat.
3.  Tidak terhalang melakukan perbuatan Hukum.
4.  Pemilik sah harta benda wakaf.
ORGANISASI
Memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi yang bersangkutan.
BADAN HUKUM
Memenuhi ketentuan Badan Hukum untuk mewakafan harta benda wakaf milik Badan Hukum sesuai dengan Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan
NADZIR ADALAH KELOMPOK ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MENERIMA WAKAF DARI WAKIF DISERAHI TUGAS PEMELIHARAAN DAN PENGURUSAN HARTA BENDA WAKAF
PERSEORANGAN :
1.   WNI
2.   Beragama Islam.
3.   Dewasa.
4.   Amanah.
5.   Mampu secara jasmani dan rohani.
6.   Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
ORGANISASI :

1.Pengurus organisasi  yang memenuhi syarat Nadzir  perseorangan.

2.Organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

BADAN HUKUM :

1.Pengurus organisasi yang memenuhi syarat Nadzir  perseorangan.

2.Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Badan Hukum tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan,   kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

PERSYARATAN ADMINISTRASI :
PADA PRINSIPNYA SAMA DENGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH PERORANGAN UNTUK MENDAPATKAN HAK MILIK SESUAI PP No. 24/1997 TTG. PENDAFTARAN TANAH.
SYARAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF
TANAH NEGARA :
1.1.   BELUM PERNAH DILEKATI DGN SESUATU HAK & BELUM ADA
AKTA IKRAR WAKAF.
A.  PERMOHONAN HM OLEH CALON WAKIF.
B.   DASAR PENGUASAAN/ALAS HAK (SRT KET DR KADES/LURAH + SAKSI YG DIKETAHUI CAMAT).
C.   SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEROLEHAN TANAH DARI KADES/LURAH DISERTAI 2 ORG SAKSI ATAU LEBIH.
D.   FOTOCOPY SPPT-PBB TAHUN TERAKHIR.
E.   FOTOCOPY KTP DAN KK CALON WAKIF.
F.   SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DLL.
G.   SURAT PERNYATAAN TANAH2 YG DIMILIKI CALON WAKIF
H.   SURAT KUASA BILA DIKUASAKAN
I.    MEMBAYAR BIAYA2 SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU (PP No. 13 TAHUN 2010)
PROSEDURNYA :

¨DIMOHONKAN PEMBERIAN HM AN. CALON WAKIF

¨DIUKUR (HASILNYA : GU YG DITTD OLEH PIHAK-2 YG BERBATASAN, PETA BIDANG, SU)

¨PENELITIAN DATA FISIK & YURIDIS OLEH PANITIA A.

¨SESUAI LUAS, < 2000 M2 SK DIPROSES DI KANTAH, > 2000 SK DIPROSES DI KANWIL, >5000 DIPROSES DI PUSAT.

¨SK DIDAFTARKAN DI LOKET KANTAH UTK DITERBITKAN SERTIPIKAT.

¨TARIP DIBAYAR SESUAI PP No. 13/2010.

¨SETELAH TERBIT SERTIPIKAT HM DIBUATKAN AIW OLEH PPAIW.

¨MELENGKAPI PERSYARATAN NADZIR

¨DIDAFTARKAN PERUBAHAN SERTIPIKAT HM MENJADI SERTIPIKAT WAKAF.

1.2.  TANAH NEGARA YG SEBELUMNYA BELUM PERNAH DILE-
KATI HAK NAMUN TELAH ADA AIW :
PADA DASARNYA = NO. 1.1 NAMUN + PERSYARATAN
ADMINISTRASI :
A.  PENGESAHAN NADZIR
B.  AKTA IKRAR WAKAF/AKTA PENGGANTI IKRAR WAKAF
C.  PERMOHONAN HAK LANGSUNG AN. NADZIR
D.  TARIP SESUAI PP No. 13/2010 (TARIP PENGUKUR-
AN & PEMERIKSAAN TANAH OLEH PANITIA A)
1.3. TANAH NEGARA YG SEBELUMNYA SUDAH PERNAH DI-
LEKATI SESUATU HAK NAMUN BELUM ADA AIW :
A. PERSYARATAN & PROSEDUR = 1.1 NAMUN DILENGKAPI DENGAN ASLI SERTIPIKAT.
B.   TARIP SESUAI PP No. 13/2010
1.4.  TANAH NEGARA YG SEBELUMNYA SUDAH PERNAH DI-
LEKATI SESUATU HAK DAN SUDAH ADA AIW :
PROSEDUR DAN PERSYARATAN SESUAI NO. 1.2.
2. TANAH HAK MILIK ADAT (YASAN) YG BELUM
DIBUATKAN AIW :
2.1.  DIPROSES DG PENGAKUAN HAK/PENEGASAN KONVERSI, SYARAT :
A.    PERMOHONAN PENGAKUAN/PENEGASAN HAK
B.    ALAS HAK/BUKTI PEMILIKAN TANAHNYA (GIRIK/PETOK D/ LETTER C/PIPIL/KEKITIR/ VERPONDING INDONESIA, DLL)
C.    FC. SPPT-PBB TAHUN TERAKHIR
D.    FC. KTP/KK CALON WAKIF
E.    SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA, SITAAN, JAMINAN
UTANG PERKARA DG PIHAK LAIN.
F.    SURAT PERNYATAAN TANAH-2 YG DIPUNYAI CALON WAKIF.
G.    SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH DARI KADES/LURAH.
H.    SURAT KUASA (APABILA DIKUASAKAN)
I.    MEMBAYAR TARIP SESUAI PP 13/2010
3. TANAH HAK MILIK ADAT (YASAN) YG TELAH
DIBUATKAN AIW
PERSYARATAN ADMINISTRASI SAMA DG NO. 2 NAMUN ADA PERBEDAAN SBB :
A.  PERMOHONAN DIAJUKAN OLEH NADZIR UNTUK & ATAS NAMA WAKIF.
B.  SURAT PENGESAHAN NADZIR YANG BERSANGKUTAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SETEMPAT
C.  ASLI AKTA IKRAR WAKAF
D.  FC. KTP/KK AN. WAKIF & NADZIR.
PROSEDUR = NO. 2 NAMUN SERTIPIKAT HM TERBIT AN. WAKIF TERLEBIH DAHULU SELANJUTNYA DIUBAH MENJADI SERTIPIKAT WAKAF TANPA PERMOHONAN LAGI.
4. TANAH YG SUDAH ADA HAKNYA
(BERSERTIPIKAT)
TANAH HAK MILIK :
1.    PERMOHONAN OLEH NADZIR
2.    ASLI SERTIPIKAT HM
3.    ASLI AKTA IKRAR WAKAF/AKTA PENGGANTI IKRAR WAKAF YG DIBUAT PPAIW SETEMPAT
4.    FC. KTP/KK AN. WAKIF & NADZIR
5.    SURAT KUASA (BILA DIKUASAKAN)
6.    FC. SPPT-PBB TH TERAKHIR & PELUNASANNYA
7.    ASLI PENGESAHAN NADZIR DR KUA KEC SETEMPAT
8.    SURAT PERNYATAAN DARI PEMILIK SERTIPIKAT BAHWA TANAHNYA TIDAK DALAM SENGKETA, PERKARA, SITA DAN TIDAK DIJAMINKAN YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA/LURAH DAN DIPERKUAT OLEH CAMAT SETEMPAT
9.    TARIP SESUAI PP 13/2010.

¨UNTUK TANAH BERSTATUS HGB, HP, HGU ATAS TN, APABILA WAKIF BERMAKSUD MEWAKAFKAN SELAMA-LAMANYA, MAKA WAKF TERLEBIH DAHULU MELEPASKAN HAK ATAS TANAHNYA SELANJUTNYA DIPROSES MELALUI PENETAPAN TANAH WAKAF DG PROSEDUR & PERSYARAT-AN SESUAI NO. 1.4

Apabila pemegang Hak Milik mewakafkan tanahnya, maka Akta Ikrar Wakaf berlaku sebagai Surat Keterangan melepaskan Hak Milik yang dapat dijadikan dasar pendaftaran hapusnya Hak Milik tersebut untuk selanjutnya tanahnya didaftar sebagai tanah wakaf  (PMNA/KBPN NOMOR 3 TAHUN 1997 Pasal 131 Ayat 5)

¨

¨UNTUK HGB/HP DI ATAS HPL/HM WAJIB MENDAPAT IJIN TERLEBIH DAHULU DARI PEMEGANG HPL/HM.

TARIP PENGUKURAN – PP No. 13/2010
LUAS S/D 10 HEKTAR
LUAS
( _____ X HSBKu ) + Rp.100.000
500
TARIP PEMERIKSAAN TANAH “A”
1. UNTUK PERMOHONAN SPORADIK
LUAS
( ______ X HSBKpa ) + Rp. 350.000
500
2. UNTUK PERMOHONAN MASSAL
1       LUAS
____ ( ______ X HSBKpa ) + Rp. 350.000
5        500
PASAL 22 PP No. 13/2010
1.  TARIP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH BERUPA
PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DITETAP-KAN SEBESAR Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)
2.  TARIP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DARI
PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN
TANAH BERUPA PELAYANAN PENDAFTARAN PENG-
GANTIAN NADZIR DITETAPKAN SEBESAR Rp. 0,00
(NOL RUPIAH)
HARTA BENDA WAKAF YANG SUDAH DIWAKAFKAN DILARANG :

•Dijadikan jaminan

•Disita

•Dihibahkan

•Dijual

•Diwariskan

•Ditukar atau

•Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.