| KEWENANGAN | KEWAJIBAN | LARANGAN |
| - Membuat A.O (Pasal 1 ayat 1)- Memungut jasa PPAT (honor) dan saksi, maksimum 1% dari harga transaksi (Pasal 32 ayat 1) | - Mengangkat sumpah (Pasal 15)- Lapor Kepala Kantor Pertanahan tentang pengangkatan (Pasal 16 ayat 1)- Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, cap/stempel jabatan (pasal 19) - Pasang papan nama (Pasal 20) - Membacakan/menjelaskan isi akta dihadiri saksi (Pasal 22) - Menyimpan asli akta dan dijilid @ 50 lembar (Pasal 25) - Membuat Buku Daftar Akta - Mengirim laporan bulanan (Pasal 26) - Bila berhenti sebagai PPAT, menyerahkan protocol akta (Pasal 27) - Memberi jasa tanpa biaya kepada orang yang tidak mampu (Pasal 32 ayat 2) | - Rangkap jabatan : Pengacara/PNS/BUMN/BUMD- Menjalankan jabatan sebelum disumpah- Membuat akta untuk : a. Diri sendiri b. Istri/Suami c. Keluarga sendiri (Pasal 23) - Meninggalkan kantor lebih 6 hari kerja (Pasal 30 ayat 1) - Membuat akta sebelum ada bukti a. Pelunasan BPHTB (UU 21/1997) b. Pelunasan PPh (PP 48/1994 Jo. PP 27/1996) |
PPAT : PPAT adalah Pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai
Hak Atas Tanah. (Pasal 1 ayat (1) PP 38/1997)
NOTARIS : NOTARIS berwenang membuat akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam aktaotentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. (Pasal 15 ayat (1) UU 30/2004)
AKTA OTENTIK
SUATU AKTA OTENTIK IALAH SUATU AKTA YANG, DI DLM BENTUK YANG DITENTUKAN OLEH UU, DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPAN PEGAWAI-PEGAWAI UMUM YANG BERKUASAUNTUK ITU DITEMPAT DIMANA AKTA DIBUATNYA. (PSL. 1868 KUH PDT/BW).
UNSUR :
- BENTUK AKTA DITENTUKAN OLEH UU. -------------->PEJABAT UMUM YG BERKUASA ATAU BERWENANG
- DIBUAT OLEH-------------->PEJABAT UMUM YG BERKUASA ATAU BERWENANG
- ATAU DIBUAT DIAHADAPAN-------------->PEJABAT UMUM YG BERKUASA ATAU BERWENANG
- DIBUAT DI WILAYAH KERJA PEJABAT YBS-------------->PEJABAT UMUM YG BERKUASA ATAU BERWENANG
BERWENANG (BEVOEGD):
- TELAH DISUMPAH
- JENIS AKTA YG DIBUAT
- HR/TGL. AKTA
- TEMPAT AKTA DIBUAT
AKTA-AKTA:
- CATATAN SIPIL ----------------> DIBUAT OLEH PEJABAT
- BERITA ACARA RAPAT----------------> DIBUAT OLEH PEJABAT
- AKTA WARIS----------------> DIBUAT OLEH PEJABAT
AKTA:
- JUAL BELI / HIBAH------------------> DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT
- PERJANJIAN-PERJANJIAN UMUM----------> DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT
AKTA DI BAWAH TANGAN (ONDERHANDS ACTA)
- AKTA BEBAS BENTUK
- DITANDATANGANI PARA PIHAK
- ADA SAKSI
- DIKETAHUI PJBT (KADES/LURAH) ---------> CAMAT
- DIBUAT DI ATAS KERTAS ZEGEL/MATERAI
JENIS LAIN AKTA DI BAWAH TANGAN
| LEGALISASI | WARMERK |
| A.
Notaris mengenal orang yang membuat perjanjian/penghadap.B. Isi akta
dijelaskan/dibacakan (akta telah dibuat sendiri oleh para pihak).C. Para pihak menandatangani perjanjian dihadapan Notaris ● Tanggal pasti, Notaris sendiri menyaksikan penandatanganan/cap jempol oleh para penghadap. ► Legalisasi adalah keterangan Notaris pribadi. ►Saksi tidak diharuskan, tapi demi keamanan Notaris, memakai 2 (dua) saksi menjadi Penting (Psl.15(2a)UU 30/2004) |
-Notaris
mendaftar dalam buku khusus dan memberi tanggal pada akta di bawah
tangan, artinya Notaris telah melihat akta BT pada hari itu yang sudah
bertanggal dan bertanda tangan.
● Tanggal warmerk pasti, tetapi tanda tangan dapat di sangkal.(Psl.15(2b)UU 30/2004) |
LEGALISASI:
“Saya…..….Notaris di…………menerangkan telah menjelaskan isi akta ini kepada
Nama : ………………..
………………... Selaku pihak pertama dan
Nama : ………………..
………………... Selaku pihak kedua yang dikenal oleh saya Notaris, segera setelah itu…………..dan……………..
menandatanganinya dihadapan saya Notaris”
Pasuruan, tgl…………………..
Ttd. Notaris
Cap Jabatan
---------------------------
WAARMERK:
“Didaftarkan (gewaarmerkt) dalam daftar khusus pada hari…..tanggal……”
Ttd. Notaris
Cap Jabatan
-----------------------
PERALIHAN HAK ATAS TANAH
#PP.10/1961 PSL.19 :
“SETIAP PERJ. YG BERMAKSUD MEMINDAHKAN HAT,
HRS DIBUKTIKAN DGN SESUATU AKTA YG DIBUAT
OLEH DAN DIHADAPAN PPAT”.
PERALIHAN HAK : - JUAL BELI
PEMINDAHAN HAK - HIBAH
- TUKAR MENUKAR
- INBRENG
#PP.24/1997 PSL.37 :
“PERALIHAN HAT, KECUALI LLG, HANYA DPT DIDAFTARKAN JIKA DIBUKTIKAN DGN AKTA YG DIBUAT OLEH PPAT”.
@KESIMPULAN :
JUAL BELI TANAH TDK MENGGUNAKAN AKTA PPAT TDK DILARANG, TTP TDK BISA DIPERGUNAKAN UTK BALIK NAMA.
BENTUK AKTA
AWAL AKTA
- Judul Akta
- Nomor akta
- Hari/Tanggal akta
- Identitas PPAT lengkap
BADAN AKTA
- Identitas penghadap (Comparant)
- Keterangan kedudukan bertindak dalam akta
- Isi akta (keinginan pihak)
- Identitas saksi pengenal (saksi complementer)
AKHIR AKTA
- Uraian tentang pembaca akta
- Uraian tentang penandatanganan
- Identitas saksi-saksi (saksi instrumenter)
- Uraian tentang perubahan, penambahan,
gantian atau pencoretan (Renvoi)
- Tempat tanda tangan para pihak, saksi PPAT
PIHAK-PENGHADAP
- USIA 18 TH. ATAU TELAH MENIKAH
- CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM
- DIKENAL OLEH PPAT ATAU DIPERKENALKAN OLEH 2 (DUA) ORANG SAKSI
(PSL. 39, UU.No.30/2004)
DIKENAL BERARTI:
PENYEBUTAN “NAMA” PENGHADAP HARUS SAMA DENGAN IDENTITAS YG DITUJUKAN, DARI IDENTITAS TERSEBUT IA DAPAT DIBEDAKAN DAN DIINDIVIDUALISASI DARI ORANG- ORANG LAIN DALAM MASYARAKAT.
BILA PPAT RAGU-RAGU:
BOLEH MINTA AGAR PENGHADAP DIPERKENALKAN OLEH DUA SAKSI PENGENAL (SAKSI COMPLEMENTER).
SYARAT SAKSI:
1. PALING SEDIKIT 2 (DUA) ORANG
2. USIA 18 TAHUN
3. CAKAP
4. MENGERTI BAHASA YANG DIGUNAKAN DALAM AKTA
5. DAPAT TTD DAN PARAF
6. BUKAN KELUARGA PENGHADAP
7. DIKENAL OLEH PPAT/DIPERKENALKAN KEPADA PPAT
(PSL. 40, UU. No.30/2004)
PENDAFTARAN BALIK NAMA
TANAH SUDAH BERSERTIFIKAT
a. Permohonan (Model A)
b. Akta PPAT
c. Identitas dari
- Yang menjual
- Yang membeli
d. Sertipikat
e. Lunas BPHTB/PPH.
f. Lain-lain Formulir disediakan
TNH BLM BERSERTIPIKAT/TM. ADAT/YASAN
a. Permohonan (Model A)
b. Akta PPAT
c. Identitas dari
- Yang menjual
- Yang membeli
d. Surat-surat sebagaimana Pasal 76 (Bukti Hak Adat/Yasan)
e. Lunas BPHTB/PPH.
f. Lain-lain Formulir disediakan
PMNA/KA. BPN
No.#/1997 Psl. 76 (1)
BUKTI HAK ATAS TANAH (EXS. HM. ADAT/YASAN)
A. GROSSE AKTA HAK EIG. DITERBITKAN BERDASARKAN (S.1834-27) DAN TELAH DIBUBUHI CTT BAHWA HAK EIG. DAPAT DIKONVERSI
MENJADI HM., ATAU
B. –
C. –
D. –
E. – dst.
F. PETUK PAJAK/LENDRENTE, GIRIK, PIPIL, KEKITIR, DAN VERP. INDONESIA SEBELUM BERLAKUNYA PP.10/1961, ATAU
G. AKTA PEMINDAHAN HAK YG DIBUAT DI BAWAH TANGAN YG DIBUBUHI TD. KESAKSIAN OLEH KEP. ADAT/KEP. DESA/KEL. YG
DIBUAT SEBELUM BERLAKUNYA PP. INI DGN DISERTAI ALAS HAK YANG DIALIHKAN, ATAU;
H. AKTA PEMINDAHAN HAT YANG DIBUAT OLEH PPAT, YANG TANAHNYA BELUM DIBUKUKAN DGN DISERTAI ALAS HAK YG DIALIHKAN, ATAU;
I. AKTA IKRAR WKF/SRT IKRAR WKF YG DIBUAT SEBELUM ATAU SEJAK MULAI DILAKS. PP.28/1977 DENGAN DISERTAI ALAS HAK YG DI WKF KAN,
ATAU;
J. –
K. –
L. SRT KET. RWYT TANAH YG PERNAH DIBUAT OLEH KP PBB DGN DISERTAI ALAS HAK YG DIALIHKAN, ATAU.
PMNA/KA. BPN
No.#/1997 Psl. 103 (1)
DOKUMEN UTK PENDAFTARAN SERTIPIKAT (EXS. HM. ADAT/YASAN)
A. –
B. –
C. – DST.
D. AKTA PPAT TTG PERBUATAN HKM PEMINDAHAN HAK YBS;
E. BUKTI IDENTITAS PIHAK YG MENGALIHKAN HAK;
F. BUKTI IDENTITAS PENERIMA HAK;
G. SURAT-SURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PSL. 76(1);
H. BUKTI LUNAS BPHTB;
I. BUKTI LUNAS PPH.
DLM HAL PEMINDAHAN HAT. YG BLM TERDAFTAR, DOKUMEN SBG DIMAKSUD AYAT (1) TERDIRI DARI:
A. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN HAT. YG DIALIHKAN YG DI TTD OLEH PIHAK YG MENGALIHKAN HAK;
B. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK YANG DI TTD OLEH PENERIMA ATAU KUASANYA;
C. SURAT KUASA TERTULIS DARI PENERIMA HAK APABILA YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK BUKAN PENERIMA HAK;
D. AKTA PPAT TTG. PERBUATAN HUKUM PEMINDAHAN HAK YBS;
E. BUKTI IDENTITAS PIHAK YG MENGALIHKAN HAK;
F. BUKTI IDENTITAS PENERIMA HAK;
G. SURAT-SURAT SBG. DIMAKSUD DALAM PSL. 76;
H. IJIN PEMINDAHAN HAK SBG. DIMAKSUD DLM PSL. 98 (2);
I. BUKTI PELUNASAN BPHTB SBG DIMAKSUD DLM UU. No. 21/1997, DLM HAL BEA TSB. TERUTANG;
J. BUKTI PELUNASAN PEMBAYARAN PPH SBG. DIMAKSUD DLM PP. No.48/1994 DAN PP. No. 27/1996, DLM HAL PAJAK TERUTANG.
PAJAK TANAH
-
-
-
-
-
-
-Hak Barat didaftar diberikan Eigendom (milik) dan dipungut pajak (verponding)
-Untuk tanah di wilayah gemeente
-Untuk tanah diluar wilayah gemeente
-
-
-
-
-
-
-Pajak Bumi dilaksanakan oleh Kadaster namanya Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia (P3TMI)
-Diganti Jawatan Pendaftaran Tanah Milik (PTM)
|
-1602 VOC
Prinsip Verplichte Leverantie
-1811-1816 RAFFLES
Landrente
-1830 VAN DEN BOSCH
Cultuur Stelsel
-1870 AGRARISC WET
TANAH BUMI PUTRA
-1923 Verponding Indonesia
-1927 Landrente/Pajak Bumi (Jawa dan Madura)
-1931 Landrente Bali/Lombok
-1939 Ordonantie Landrente(diseragamkan untuk pemungutan Pajak Bumi)
-1942 Tetap
-1945 Tetap – Pajak Bumi
-1951-1956 – Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia (TPMI)
-1956 Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia (TPMI)
-1959 (UU 11/1959) Pajak Hasil Bumi
-1965 IPEDA
-1985 (UU 12/1985) PBB
|
TANAH MILIK ADAT (TMA)
1. PMPA NO. 2 Tahun 1962
- Pajak Hasil bumi
- Verponding Indonesia
2. SK. Mendagri No.26/DDA/1970.
A. Sebelum Tgl. 24-9-1960 telah dipungut pajak
1. Pajak Hasil Bumi (PHB)
2. Verponding Indonesia (V.I.)
3. Bila antara 24-9-1960 s/d terjadi peralihan hak:
- Bukti Peralihan Hak (asli) dan
- PHB atau V.I.
B. Di daerah sebelum 24-9-1960 belum dipungut pajak
- Asli bukti peralihan hak
3. PP No. 24/1997 Jo. PMNA No.3/1997
Menganut prinsip:
Bukti Hak
- Adalah bukti kepemilikan pada waktu berlakunya UU 5 Tahun 1960 (Pasal 24 PP 24/1997)
- Bukti hak pasal 76 (1) PMNA/KPBN 3/1997 termasuk akta dibawah tangan yg dibuat sebelum tgl. 1-10-1997. (berlakunya PMNA/KPBN 3/1997)
APAKAH SPPT-PBB -------> BUKTI KEPEMILIKAN
UU No.12/1985
Pasal 4 Ayat (1)
“YG MENJADI SUBYEK PAJAK ADL ORG ATAU BADAN HUKUM YG, SECARA NYATA MEMPUNYAI HAK ATAS BUMI, DAN/ATAU MEMPEROLEH, MANFAAT ATAS BUMI, DAN/ATAU MEMILIKI, MENGUASAI, DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATS BANGUNAN”
Penjelasan Psl 4 Ayat (1)
“TANDA PEMBAYARAN/PELUNASAN PAJAK BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH”
BANDINGKAN
UU NO.11/1959
Pasal 1:
“DENGAN NAMA PAJAK HASIL BUMI DIPUNGUT PJK DARI SEMUA TANAH, ATAS MANA BERLAKU HAK KEBENDAAN DAN YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK VERPONDING ATAU PAJAK VERPONDING INDONESIA”
Pasal 4:
“YG WAJIB MEMBAYAR PAJAK HASIL BUMI IALAH MEREKA YANG MEMILIKI HAK KEBENDAAN ATAS TANAH-TANAH TERSEBUT DALAM PASAL 1”
RENVOI
- CORETAN
ARTI : - GANTIAN KATA-KATA DALAM AKTA
- TAMBAHAN/SISIPAN
ASAS: ISI AKTA TIDAK BOLEH DIUBAH ATAU DITAMBAH, BAIK BERUPA:
- PENULISAN TINDIH
- PENYISIPAN
- PENCORETAN
- PENGHAPUSAN
- PENGGANTIAN, KATA YANG LAIN
KETENTUAN
1. GANTIAN, CORETAN & TAMBAHAN KATA HANYA SAH BILA DIPARAF OLEH:
- PENGHADAP
- SAKSI-SAKSI
- NOTARIS
(Psl. 48 UU No. 30/2004)
2. RENVOI DIBUAT DI SISI AKTA ATAU PADA AKHIR AKTA (SBLM PENUTUP) DENGAN MENUNJUK BAGIAN YANG DIUBAH. (Psl. 49 UU No. 20/2004)
3. PENCORETAN KATA SEDEMIKIAN, SEHINGGA MASIH BISA TERBACA SESUAI YG TERCANTUM SEMULA
BUKTI SURAT MENURUT MA
LETTER C DESA
“ CATATAN DALAM BUKU C DESA, TIDAK MERUPAKAN BUKTI MUTLAK BAHWA NAMA YANG TERCANTUM DI DALAMNYA ADALAH PEMILIK, MELAINKAN ALAT BUKTI INI MASIH BISA DIJATUHKAN OLEH ALAT BUKTI LAIN.”
(PN. Indramayu tgl. 15-9-1969, No. 23/1969 Pdt)
(PT. Bandung tgl. 29-1-1971, no. 218/1969/Perd?PTB)
KEKUATAN BUKTI KIKITIR:
“ KIKITIR YANG DIKUATKAN OLEH KETERANGAN-KETERANGAN SAKSI-SAKSI (TERMASUK SEORANG KEPALA KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH: YANG DIANGGAP SEBAGAI SAKSI AHLI), DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA ORANG YANG NAMANYA TERCANTUM DALAM KIKITIR TSB ADALAH PEMILIK TANAH YG TERSEBUT DALAM KIKITIR.”
(PT. Bandung tgl. 23-2-1971, No. 46/1970/Perd/PTB.)
(MA. Tgl . 23-2-1972, No. 127 K/Sip/1971)
BEBAN PEMBUKTIAN
“SIAPA YANG MENDALILKAN SESUATU, HARUSLAH MEMBUKTIKAN DALILNYA.”
(PT. Bandung tgl. 5-8-1970, No. 275/1969/Perd/PTB.)
(MA. Tgl . 15-4-1972, No. 1121 K/Sip/1971)
PASAL 263 KUHP (HUKUM PIDANA) BERBUNYI:
AYAT (1) : BARANGSIAPA MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT, YANG DAPAT MENERBITKAN SESUATU HAK, SESUATU PERJANJIAN (KEWAJIBAN) ATAU SESUATU PEMBEBASAN UTANG, ATAU YG BOLEH DIPERGUNAKAN SBG KET. BAGI SESUATU PERBUATAN, DENGAN MAKSUD AKAN MENGGUNAKAN ATAU MENYURUH ORANG LAIN MENGGUNAKAN SURAT-SURAT ITU SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN, MAKA KALAU TIDAK MEMPERGUNAKANNYA DPT MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN DIHUKUM KRN PEMALSUAN SRT, DENGAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA ENAM TAHUN.
AYAT (2) : DGN HUKUMAN SERUPA ITU JUGA DIHUKUM, BARANGSIAPA DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN ITU SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN, KALAU HAL MEMPERGUNAKAN DPT MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).
PASAL 266 KUHP (HUKUM PIDANA) BERBUNYI:
AYAT (1) : BARANGSIAPA MENYURUH MENEMPATKAN KET. PALSU KE DALAM SESUATU AKTE AUTHENTIEK TTG SESUATU KEJADIAN YG KEBENARANNYA HRS DINYATAKAN OLEH AKTE ITU, DENGAN MAKSUD AKAN MENGGUNAKAN ATAU MENYURUH ORANG LAIN MENGGUNAKAN AKTE ITU SEOLAH-OLAH KET. NYA ITU COCOK DGN HAL SEBENARNYA, MAKA KALAU DLM MEMPERGUNAKANNYA ITU DPT MENDATANGKAN KERUGIAN, DIHUKUM PENJARA SELAMA-LAMANYA TUJUH TAHUN.
AYAT (2) : DGN HUKUMAN SERUPA ITU JUGA DIHUKUM BARANGSIAPA DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN AKTE ITU SEOLAH-OLAH ISINYA COCOK DGN HAL YG SEBENARNYA JIKA PEMAKAIAN SRT ITU DPT MENDATANGKAN KERUGIAN (K.U.H.P.35, 52, 264-1, 274, 276, 279, 451 BIS, 451 TER, 452, 486).
TERIMAKASIH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar