Jumat, 10 Mei 2013

HUKUM TANAH NASIONAL Oleh SUGIJANTO, SH., MH., MKn. KASI PENDAFTARAN, PERALIHAN, PEMBEBANAN HAK DAN PPAT KANWIL BPN PROP. JATIM Jl. Gayung Kebonsari No. 60 Sby Phone. 8286797 / Hp. 081.6543.4484

HUKUM AGR. KOLONIAL (SEBELUM 1960)
– Berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan
– Dualisme
– Tdk. menjamin Kepastian Hukum
CABUT

U U P A
(UU no. 5/1960 tgl 24-9-1960)
TUJUAN :
Meletakan dasar-dasar untuk :
– Penyusunan Hkm. Agr. Nasional
– Mengadakan Kesederhanaan dan kesatuan hukum pertanahan
– Memberikan Kepastian hukum
Psl. 33 (3) UUD’45

UUPA Psl. 2

HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH
a.Mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan & pemeliharaan B.A.R.A
b.Mntk & Mengatur hub. Hkm. Antara orang-orang dengan B.A.R.A
c.Mntk & Mengatur hub-hub. Hkm. Antara orang-orang dan perbuatan - perbuatan hkm ttt yg mengenai B.A.R.A
PRINSIP – FILOSOFI UUPA :
1.Kesatuan Hkm. Agr. Untuk seluruh wilayah tanah air
2.Penghapusan Pernyataan DOMEIN
3.Fungsi sosial hak atas tanah
4.Pengakuan Hukum ADAT
5.Reforma hub. Antara manusia (Indonesia) dengan tanah
6.Ren. Um. Penggunaan, Persediaan, Pemeliharaan bumi, air, R. angkasa
7.Prinsip Nasionalitas
UUPA   Psl.5 :
– Hkm. Agraria yg berlaku atas B.A.R.A adl. H. ADAT
     Hkm. Adat yg mana ?
Hkm. Adat versi UUPA adl :
– Filosofi
– Pengertian-pengertian
– Pranata-pranata

Yg ada kesamaannya Di slrh. Indonesia
UUPA Psl. 6 :
Semua h.a.t mempunyai f. sosial
Fungsi Sosial :  bertujuan   utk   mencapai  kesejahteraan   diri sendiri dan kesejahteraan bersama, untuk itu
v Tnh akan digunakan atau tdk digunakan semata      mata utk kepentingan pribadi, apalagi kalau hal   itu menimbulkan kerugian pihak laindilarang
v Penggunaan tnh, hrs. disesuaikan dg.   keadaannya dan sifat dari haknya, hingga   bermanfaat bagi dirinya, masyarakat dan,   Negara
v Kepentingan masyarakat dan perorangan hrs   saling mengimbangi
Makmur, Adil, Bahagia bagi seluruh rakyat
LAND REFORM
UUPA :
Psl. 7   :  Utk. Tdk. Merugikan kepentingan Umum maka   pemilikan dan penguasaan tanah yg. Melampui   batas tdk di perkenankan
Psl. 10  :  Setiap orang/Bdn. Hkm yg mempunyai sesuatu   h.a.t. pertanian pada asanya diwajibkan   mengerjakan atau   mengusahakan sendiri scr.   Aktif dgn mencegah cara-cara pemerasan
Psl. 17  :  -  Diatur luas maximum yg dpt dimiliki
- Tnh kelebihan max. diambil oleh Pemerintah     (dgn ganti rugi) kemudian dibagikan kepada   rakyat  yg membutuhkan
- Larangan pemilikan tnh pertanian diluar   kecamatan yg tdk berbatasan
Psl. 19  : (1) Utk menjamin Kepastian Hkm, oleh Pmrnth diadakan  pendaftaran tanah diseluruh wilayah indonesia
(2) Pendaftaran Tnh meliputi :
a.Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan tanah
b.Pendaftaran hak-hak tnh dan peralihan hak-hak tsb
c.Pemberian   Srt   tanda   bukti   hak,  sebagai   alat pembuktian yang kuat
Psl. 16  :  Hak-hak atas Tanah :
- H.M
- HGU
- HGB
- H.Pakai
- Hak sewa
- Hak memungut hasil hutan
HAT. SBLM. UUPA
- EIGENDOM -->  Konversi-->  - HAK MILIK (WNI) &/  - TN. NEGARA (NON WNI)
- ERF PACHT -->  Konversi-->  - H.G.U. (Bila TN. Pertanian) &/ - HGB (Bila TN. Perumahan)  jangka waktu 20 tahun
- OPSTAL -->  Konversi-->  - HGB (s/d 24 – 9 – 1980) &/ - STL. 24 – 9 – 1980 menjadi  TN. NEGARA
- HAK AGRARISCH EIGENDOM -->  Konversi--> - HM &/ - HGB &/- HGU
HAK-HAK ASLI INDONESIA
* Tnh ulayat :                                                                                                                                                                                     BUKTI ADANYA HAK :
ü HAK GOGOLAN, SANGGAN /   PEKULEN    ---------------------------------------------------> KPTSN DESA
ü HAK MILIK, ANDARBENI, YASAN, PESINI DLL ------------------------------------------->PETOK/GIRIK/LETTER C/KEKITIR/VERPONDING INDONESIA/PAJAK HASIL BUMI
ü HAK ANGGADUH, BENGKOK, LUNGGUH,      PITUWAS,   GANGGAM  BAUNTUIK ----> ADANYA CATATAN DIDESA
Pembuktian :
Suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.
Membuktikan :
Memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang :
a. Apakah hal ttt itu sungguh terjadi ?
b. Apa sebabnya hal itu terjadi ?
Atau :  Usaha untuk  menyatakan kebenaran atas   suatu   peristiwa shg dapat diterima akal   atas   kebenaran peristiwa tsb.
Azas :  Bagi siapa yang mengemukakan sesuatu   harus membuktikan (Psl.163 HIR)
ALAT BUKTI :
Psl. 1866 KUHP Pdt :
- Bukti Tertulis
- Bukti Saksi
- Persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah
Psl. 164 HIR :
- Bukti Surat
- Bukti Saksi
- Sangka
- Pengakuan
- Sumpah
Azas :  Keterangan dari seorang saksi saja,   tanpa   ada alat bukti lain tidak   dianggap pembuktian   yang   cukup. Jadi seorang   saksi bukanlah saksi
( Unus testis nullus testis )
PEMBUKTIAN TANAH MILIK ADAT
Psl. 24    (1) :  Hak-hak lama dibuktikan :
PP 24 / 1997  - Bukti Tertulis
- Keterangan Saksi, dan atau
- Pernyataan ybs yg kebenarannya  dianggap cukup utk mendaftar hak
(2) :  Dlm hal tdk tersedia secara lengkap,
pembuktian hak dpt   dilakukan :
Kenyataan penguasaan fisik 20 thn           Syarat :
- itikad baik dan terbuka
- diperkuat saksi
- tdk ada yg mempermasalahkan
PEMBUKTIAN TANAH MILIK ADAT
Psl. 24    (1) :  Hak-hak lama dibuktikan :
PP 24 / 1997  - Bukti Tertulis
- Keterangan Saksi, dan atau
- Pernyataan ybs yg kebenarannya     dianggap cukup utk mendaftar hak
(2) :  Dlm hal tdk tersedia secara lengkap,
pembuktian hak dpt   dilakukan :
Kenyataan penguasaan fisik 20 thn           Syarat :
- itikad baik dan terbuka
- diperkuat saksi
- tdk ada yg mempermasalahkan
Bukti tertulis  :
Psl. 60 PMNA 3/1997
f. Petuk Pajak Bumi / Landrente, girik, pipil,   kekitir dan verponding Indonesia   (sebelum berlakunya PP 10 / 1961)
g.Akta pemindahan hak dibawah tangan,   saksi Kades / Ka Kel. Sebelum   berlakunya PMNA 3 / 1997 dengan   disertai alas hak yang dialihkan (f)
TIGA KEMUNGKINAN BUKTI T.M.A
1.Bukti lengkap-->Penegasan Konversi---> Panitia A
2.Bukti tdk lengkap-->Penegasan Konversi---> Panitia A
3.Bukti tdk ada -->Pengakuan Hak ---> Panitia A
PMNA/K. BPN NO 3/1997 KONVERSI HAK (Pendaftaran Hak Lama)
Psl. 76 (1) : “ PERMOHONAN SBG. DIMAKSUD DLM PSL. 73 (2) HRF C HRS. DISERTAI DGN DOKUMEN ASLI YG MEMBUKTIKAN ADANYA HAK YBS. SBG. DI MAKSUD DLM PSL. 24 (1) PP. NO. 24/1997, YAITU : “
A.GROSSE AKTA HAK EIG. YG DITERBITKAN BERDSRKAN OVER-SCHRIJVINGS ORDONNANTIE (S.1834-27), YG TLH DIBUBUHI CATATAN, BHW HAK EIG. YBS.   DIKONVERSI MENJADI HM, ATAU;
B. GROSSE AKTA HAK EIG. YG DITERBITKAN BERDSRKAN OVER-SCHRIJVINGS  ORDONNANTIE (S.1834-27), SJK BERLAKUNYA UUPA SAMPAI TGL.  PENDAFTARAN TNH DILAKS. MENURUT PP. 10/1961 DI DAERAH YBS., ATAU;
C. SRT TANDA BUKTI HM YG DITERBITKAN BERDSRKAN PERATURAN SWAPRAJA YBS, ATAU;
D. STPKT HM YG DITERBITKAN BERDSRKAN PMA. NO.9/1959, ATAU;
E. SK. PEMBERIAN HM DARI PJB YG BER WNG, BAIK SBLM ATAUPUN SJK  BERLAKUNYA UUPA, YG TDK SISERTAI KEWAJIBAN UTK MENDAFTARKAN HAK  YG DIBERIKAN, TTP TLH DIPENUHI SEMUA KEWAJIBAN YG DI SBT DIDLMNYA,   ATAU;
F. PETUK PJK BUMI/LANDRENTE,GIRIK,PIPIL,KEKITIR, DAN VERP. INDONESIA  SEBLM BERLAKUNYA PP. NO.10/1961, ATAU;
G. AKTA PEMINDAHAN HAK YG DIBUAT DI BWH TGN YG DIBUBUHI TANDA KESAKSIAN OLEH KEP.ADAT/KEP.DESA/KEL. YG DIBUAT SEBLM BERLAKUNYA  PP. INI DGN DISERTAI ALAS HAK YG DIALIHKAN, ATAU;
H. AKTA PEMINDAHAN HAT. YG DIBUAT OLEH PPAT, YG TNHNYA BLM DIBUKUKAN DGN DISERTAI ALAS HAK YG DIALIHKAN, ATAU;
I.  AKTA IKRAR WKF/SRT IKRAR WKF YG DIBUAT SBLM ATAU SJK MULAI DILAKS.  PP. NO.28/1977 DG DISERTAI ALAS HAK YG DIWAKAFKAN, ATAU;
J. RISALAH LELANG YG DIBUAT OLEH PJBT LELANG YG BERWNG, YG TNHNYA   BLM DIBUKUKAN DGN DISERTAI ALAS HAK YG DIALIHKAN, ATAU;
K. SURAT PENUNJUKAN ATAU PEMBELIAN KAVELING TNH PENGGANTI TNH YG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH, ATAU;
L. SRT KET. RIWAYAT TNH YG PERNAH DIBUAT OLEH KANTOR PELAYANAN PBB DGN DISERTAI ALAS HAK YG DIALIHKAN, ATAU;
M. LAIN-LAIN BENTUK ALAT PEMBUKTIAN TERTULIS DGN NAMA APAPUN JUGA  SBG. DIMAKSUD PSL. II, VI, DAN VII KETENTUAM-KETENTUAN KONVERSI UUPA.
Psl. 76 (1) : ADA BUKTI HAK
ASLI :
•  PAJAK BUMI/LANDRENTE --> PAJAK TANAH
•  GIRIK/PIPIL/KEKITIR --> PAJAK TANAH
•  VERPONDING INDONESIA --> PAJAK TANAH
SBLM. UUPA
Ps. 24 (1) PP 24/1997
(PENJELASAN) :  Bukti pemilikan itu pd. dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan a.n. pemegang hak pd. waktu berlakunya UUPA dan bila hak tsb. kmd. beralih, buktiperalihanhak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pd. waktu dilakukan pembukuan hak.
Cek Riwayat Tnh
A------------->B -------------> C ------------------> D (pemohon)
1960              1970                  1990                         2007
Psl. 76 (2) :  BUKTI HAK TDK. LENGKAP/TDK. ADA
Cara pembuktian :  Bukti lain+ Pernyataan ybs & ket Saksi (2) yg dpt dipercaya, menytkn ybs adl pemilik bid. tnh
Psl. 76  (1)------> DITEGASKAN KONVERSINYA à H.M. a.n. pemegang hak terakhir
(2) ------> DITEGASKAN KONVERSINYA à H.M. a.n. pemegang hak terakhir
“Berdasarkan data fisik dan data yuridis yg disahkan dgn B. Ac. Pengesahan data fisik dan data yuridis tgl…….., h.a.t. ini ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik dgn pemegang hak……… dst.  ( Psl. 88 ayat 1.a )
Psl. 76 (3) :  BUKTI HAK TDK ADA
Cara pembuktian :
• Pernyataan dr Pemohon, isi :
ü  Pmhn kuasai scr Nyata ≥ 20 th berturut-turut atau peroleh penguasaan
dr pihak lain yg tlh kuasai ≥ 20 th (pmhn + pendahulu)
ü Itikad baik
ü Tdk diganggu gugat, dibenarkan oleh msyrkt. Hkm Adat, desa/Kelurahan
ü Tnh skrng tdk sengketa
ü Klausula dituntut PIDANA/PERDATA, bila pernyataan TDK BENAR
• S. Ket. KADES/LURAH + 2 SAKSI (fungsi sbg Tetua Adat atau penddk  lama setempat)
Pengakuan Hak    : “ Berdasarkan data fisik dan yuridis yg disahkan dg B.Ac. Pengesahan Tgl….., h.a.t. ini di AKUI sbg. H. Milik dg pemegang hak …...,  Tanpa catatan ada keberatan dst.
PP. NO. 24/1997
PSL. 24 (1) BUKTI:
• TERTULIS
• KETERANGAN SAKSI
DAN – ATAU:
• PERNYATAAN YBS YG KADAR KEBENARANNYA DIANGGAP CUKUP UTK MENDAFTAR HAK, PMGNG HAK DAN HAK YG MEMBEBANI.
PPAT sesuai PP. NO. 24/1997 dalam PSL. 39 (1.b)  UNTUK TANAH YG BELUM TERDAFTAR.
• PPAT MENOLAK, BILA KPD NYA TIDAK DISAMPAIKAN :
1. BUKTI HAK EX Psl. 24 (1) PP.NO.24/1997
ATAU  SRT KETER. KADES/LURAH EX. Psl.24 (2) PP. NO.24/1997
2. SRT KET KANTOR PERTANAHAN YG MENYATAKAN BID. TNH YBS
BLM BER STPKT.
• POIN 2 = SKPT à ……….?
SKT
ADA SANKSI BAGI PPAT !.
PERALIHAN HAK ATAS TANAH
- Ex Perbuatan Hukum :
* Jual beli * Hibah * Tukar-menukar * Lelang
- Ex Peristiwa Hukum : * Waris
PERHATIAN DLM. JUAL-BELI
* Teliti status obyek :
- Bukti hak
- Ukur/letak
* Bentuk perbuatan Hukum :
- Akta PPAT
- Hindari bentuk dibawah tangan
* Pajak yg hrs dibayar :
- SPT-PBB
- BPHTB
- P.Ph.
* Daftarkan ke Kantor Pertanahan
Dasar : PP 24/1997  jo. PMNA/K.BPN  3/97
INSTANSI PEMERINTAH BELI TANAH (PENGADAAN TANAH)
ü  a. Sumber dana : APBD
ü  b. Lokasi akan dipergunakan untuk kepentingan umum
ü  c. Surat Persetujuan Penetapan lokasi   Pembayaran   (SP2LP)
ü  d. Bantuan Panitia Pengadaan Tanah untuk luas > 1 Ha.
(Bupati/Walikota selaku Ketua Panitia)
Dasar : Per. Pres. 36/2003   yo. 65/2005
Terima Kasih

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar