RESUME DISKUSI SEPUTAR MEDIASI

Mediasi efektif atau tidak, tergantung beberapa faktor dari Seksi yang menangani sebagai Mediator, yaitu : 1) Niat sang Mediator, 2) Punya Ilmu Mediator, 3) Data Lengkap untuk Tanah yang jadi Objek masalah. Peraturan untuk dilakukan Mediasi atas Suatu Sengketa, Konflik dan Perkara yaitu. Perkaban No. 3/2011 sudah cukup. Namun hasil Kesepakatan Mediasi untuk digunakan sebagi dasar Pendaftaran Hak memang belum Tegas. Kita gunakan analogi dalam PP No. 24/1997 jo PMNA/KaBPN No.3/1997 bahwa Putusan Pengadilan dapat digunakan sebagai dasar Pendaftaran Derefatif dan Pembatan Hak (vide PMNA/KaBPN No. 3/1999 jo. PMNA/KaBPN No.9/1999) karena BA Kesepakatan Mediasi atau dalam Bentuk Akta Notariil senilai dengan Putusan Pengadilan dan mengikat kedua belah Pihak yang bersengketa. Saran kedepan harusnya Mediator BPN dimasukkan dalam Rancangan UU Pertanahan. (Sekedar memberi sedikit masukkan karena Pengalaman selama 17 Tahun di PMP dan SKP. Mediasi adalah Penyelesaian yang Manusiawi dan semua Menang)
mediasisasi konflik/sengketa tanah air untuk mencegah kudeta kemakmuran karen ketimpang siuran akses masyarakat terhadap aset ekonomi yang diperparah dengan adanya surat tanah yang ilegal loging. -vickynisasi n separatos blank-
apakah memang sebaiknya diperlukan pelatihan mediasi dari lembaga mediasi agar niat dan ilmunya semakin mantab? kemudian apakah mediasi perlu dibuatkan petunjuk teknis tersendiri pak sebagai pelengkap Perkaban 3/2011?
PERLU dan sangat perlu Pelatihan itu karena mekanisme Mediator banyak yang belum mendalami. Adapun untuk Juknis tidak perlu karena sudah ada UU tentang Mediasi yang diperlukan sudah ada yaitu bahwa SKP Pertanahan diusahan semaksimal mungkin Win Win Solution sudah ada dari KaBPN. Saya sudah praktekkan baik kasus yang sedang ditangani Polda, PTUN dan PN bisa selesai dengan Mediasi dengan BA Mediasi dimasukkan Klausul Para Pihak untuk mencabut Gugatan atau Laporannya dan Kasus dianggap Selesai. Hanya sedikit Hambatannya, masih banyak Temen di Seksi HTPT yang tidak mau menerima Berita Acara Mediasi sebagai dasar Pendaftaran Derefatif. Mungkin kita lupa kalau UUPA disusun juga dengan mengakomodir berbagai Hukum Positif yang berlaku di RI.
memang sudah ada UU 30/99 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa tapi di dalamnya hanya membahas mengenai Arbitrase, mengenai APS hanya dibahas di satu pasal saja, mengenai apa itu mediasi dan prosedurnya seperti apa tidak diatur..
memang dalam Perkaban No. 3/2011 sudah diatur mengenai mediasi tetapi menurut saya ada beberapa pasal yang kontradiktif dengan ilmu mengenai mediasi misalnya jika salah satu para pihak tidak hadir setelah dipanggil dengan layak 3x maka mediasi terus dilanjutkan.
kemudian tidak diatur bagaimana suatu kasus pertanahan berapa kali dapat dimediasi, karena sering kali terjadi pengulangan gelar mediasi meskipun mediasi sudah pernah digelar di kantah, Kanwil pun memediasi, bahkan pusat pun memediasi, sehingga proses berjalan sangat lama yang ujung2nya juga gagal mencapai kepekatan sehingga tidak segera terjadi kepastian hukum, dsb.
di MA sebagai aturan pelaksana diterbitkan Perma No. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi, disitu ada pasal yang mengatur dimana para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian, mungkin hal tersebut bisa dijadikan jalan tengah sehingga seksi 2 tidak bimbang lagi.
Penting banget mas dan sangat dibutuhkan untuk BPN mediasi sebagai alternative dispute resolution sekaligus bentuk penyelesaian non litigasi.

Kalo untuk pengaturan hukum mediasi menurut saya perlu dipertajam lagi ibarat kata perlu ada "lex specialis" nya.

Kalau untuk kendala disamping regulasi, skill atau SDM pegawai juga perlu di up grade, terlepas dari kultur para pihak yg bersengketa, kan ada juga yang bisa di ajak ngomong ada juga yang bisanyaa ngotot2an aja.

Kalo untuk mediator yang bersertipikat mohon koreksi kalo saya, pernah ada pelatihan mediasi yang di lakukan oleh UGM dan setelah mengikuti pelatihan tersebut bisa didaftarkan ke pengadilan untuk menjadi mediator, ada beberapa pegawai BPN juga yang uda ikut.

ÑB : terakhir di kantah saya mas teman2 dari puslitbang juga pernah datang ngebagiin quisioner soal mediasi gini juga, trus waktu diklat kuasa hukum juga ada materi bahkan simulasi soal mediasi.
Berarti UU No. 30/1999 harus ada aturan Pelaksanaannya bisa jadi Perma No.1/2008 itu adalah Penjabaran atau Pelaksanaan dari UU itu coba liat konsideran Mengingatnya. Tatacara Mediasi PPSKP adalah Perkaban No. 34/2007 jamannya Pak Sugiri (Deputi V) sebelum diganti Perkaban No. 3/2011 jamannya Pak Arianto (Deputi V). Perlu diingat Mediasi adalah mekanisme ALTERNATIF untuk Penyelesaian SKP jadi tetap harus dibatasi waktu juga yang diajarkan jika kita ikut Pelatihan Mediator. artinya kesimpulan Mediasi ada 2 "Sepakat Untuk Sepakat" atau "Sepakat untuk Tidak Sepakat". artinya untuk apa kita Mediasi jika salah satu tidak pernah mau hadir. makanya dalam mekanisme setelah memanggil kedua Pihak dalam waktu yang berbeda untuk buat pernyataan bersedia di Mediasi. jika kita bicara Mediator Profesional yang sudah didaftarkan ke PN maka honornya bisa per-Jam. Jadi kalau harus ikuti maunya salah satu Pihak untuk memanggil terus, maka habislah untuk bayar honor. apalagi lokasinya harus dengan Pesawat. jadi Mediasi hanya Alternatif Penyelesaian. Sang Mediator harus punya Ilmu Sosiologi, Budaya/Adat dan sedikit Hukum Agama untuk mempengaruhi Para Pihak. (walau diaturannya tidak boleh mempengaruhi tapi Mediasi adalah Ilmu menggiring Orang untuk Mufakat), kalau masalah kenapa Kantah sudah Mediasi trus Kanwil dan Pusat juga lakukan karena mungkin Pelapor tidak puas dan Jajaran yang lebih tinggi pasti juga minta laporan dari yang di Kantah. jadi ini masalah Sistem saja. karena prinsip BPN dari yang terbawah sampai ke Pusat harus melayani Laporan Pengaduan dari Masyarakat.
kalau boleh saya berpendapat ilmu mediasi yang diajarkan dalam pelatihan oleh ICCT haruslah kita anggap sebagai landasan ontologis bagi mediator BPN. Upaya mediasi yang kita lakukan saat ini merupakan bentuk upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur musyawarah dengan mempertemukan para pihak dan mengedepankan pendekatan non hukum. bila disandingkan dengan teori mediasi yang diajarkan dulu pelatihan yang bersifat teori ataupun dilihat dari sisi lain, bahwa teori mediasi tersebut diadopsi dari teori2 mediasi di negeri barat. Sebagai contoh seorang mediator tidak boleh mengusulkan pikirannya atau idenya sendiri mengenai jalan keluar dari permasalahan yang sedang dimediasi. Kita ketahui bahwa dalam proses KAUKUS terdapat juga peluang untuk mengetahui kehendak yang tersembunyi dari para pihak. Dalam masyarakat kita, terutama di daerah2 timur yang kental dengan adat istiadat dan nuansa komunalistis, terkadang ide atau alternatif lain yang justru muncul dari seorang mediator sering menjadi kata kunci dari penyelesaian sengketa yang dimediasi. Saran baca buku : 1 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengkatan (APS) H. Priyatna Abdurrasyid, Prof DR. dan buku Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukun Nasional Penulis Prof. DR. Syahrizal Abbas. Semoga membantu.
jujur saja Perkaban 3/2011 terlalu muluk,...dalam pelaksanaannya mediasi-2 yg dilaksanakan di BPN, hanya sekadar formalitas saja, tidak semua aparat BPN mempunyai kemampuan sbg mediator, dalam pelaksanaannya lebih ke arah sebagai FASILITATOR saja ketimbang mediator. coba dicek lagi apakah pelaksanaan Mediasi di BPN sudah sesuai prinsip2 mediasi.
BPN harus punya Mediator yang Mandiri-Profesional. persoalan lain adalah: bagaimana akta van dading yang dibuat mempunyai kekuatan eksekutorial ...satu lagi adalah arsip2 harus aman, biasanya setiap ada masalah arsip/warkah hilang...trus bagaimana kita bisa memberikan rekom. untuk penangannannya, mengkaji untuk mengetahui akar/mendalami permasalahan mengalami hambatan karena tidak ada warkah. petugas arsip. kalau bisa ditingkatkan kesejahteraannya (difungsionalkan atau apalah).        

ILMU YANG DIDAPAT DITEMPAT BARU

Eigendom : Recht Van Eigendom ---menjadi----- Hak Milik
                  Recht Van Opstal ---menjadi----- Hak Guna Bangunan
                  Recht Van Erfpacht ---menjadi----- Hak Guna Bangunan / Hak Guna Usaha

Bagian II Pasal 1 tentang Konversi
Hipotik berlaku sebelum UU No. 4 Tahun 1996
Eigendom tidak berlaku sejak adanya UUPA
PMA No. 2 Tahun 1960 ---menjadi----- ketentuan pelaksana
PMDN No. 2 Tahun 1970
Keppres No. 32 Tahun 1979
PMDN No. 3 Tahun 1979

Tanah Eigendom memiliki syarat 1) mengakui bagi yang merasa memiliki dan 2) harus menguasai tanah secara terus menerus tanpa putus (eksisting)

UU                                                                         
- UU No. 8/1953 ttg BMN --UU No. 1/2004
- UU No. 86/1958 ttg Nasionalisasi
- UU No. 3/1960 ttg Hak Atas Tanah
                                 WN Belanda (P3MB)
- Prk 2
- Prk 5  --- Tanah Perkebunan BH ditinggalkan oleh Direksi
- UUPA

Penetapan Pemerintah  
(Pemberian Hak) Tanah Negara
- PMDN No. 6/1972 ttg ketentuan
- PMDN No. 5/1973 ttg formal tata cara + syaratnya

- PMNA/KaBPN No. 3/1999
- PMNA/KaBPN No. 9/1999
- Peraturan KaBPN No. 1/2011
- Peraturan KaBPN No. 3/2012

Peraturan No. 1/2010 ttg SOPP

Putusan PN/TUN
1. PN
2. PT
3. MA : Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali

Putusan ----lihat amar putusan
- tidak diterima (baru kulitnya)
- dikabulkan
- ditolak

Lahirnya Hak Atas Tanah :

1.         Karena Undang-undang

·         Undang-undang 8 tahun 1953 – BMN;

·         Undang-undang No.86 tahun 1958 ttg Nasionalisasi Perusahaan Milik Negara;

·         Undang-undang No.3 Prp tahun 1960 ttg Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda;

→PP No.223 tahun 1961 ttg Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.3 Prp tahun 1960;

·         Peraturan Presidum Kabinet Dwikora No.2 Prk tahun 1965;

·         Peraturan Presidum Kabinet Dwikora No.5 Prk tahun 1965 ttg Penegasan Status Rumah/ Tanah Kepunyaan Badan-badan Hukum yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya;

·         Undang-undang No.5 tahun 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

2.         Karena Penetapan Pemerintah (Pemberian Hak) Tanah Negara

·         Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972 ttg Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;

·         Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972 ttg Ketentuan-ketentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

·         Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 tahun 1999 ttg Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

·         Peraturan Menteri Negara Agraria No.9 tahun 1999 ttg Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

·         Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;

·         Peraturan KBPN No.3 tahun 2012 ttg Perubahan Perkaban No.1 Tahun 2011 ttg Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tertentu;

·         Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 ttg Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah;

·         Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 ttg Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

3.         Putusan Pengadilan (PN atau PTUN)

Eigendom  - Tidak berlaku dengan adanya UUPA

Ketentuan Konversi – Bag III UUPA

Peraturan Pelaksanaanya :

·      Peraturan Menteri Negara Agraria No.2 tahun 1960 ttg Pelaksanaan Ketentuan UUPA;

·      Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1970 ttg Penyelesaian Konversi Hak-hak Barat Menjadi HGB dan HGU;

·      Keputusan Presiden No.32 tahun 1979 ttg Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru  Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat;

·      Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979 ttg Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan  Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat (HGU,HGB,HP);

Tanah Eigendom harus ada :

1. Pengakuan atas tanah tesebut
2. Penguasaan atas tanah tersebut secara terus menerus

Bila tidak dikuasai maka dapat diberikan untuk :

1. Kepentingan Umum
2. Orang yang menguasai

Proses Konversi → perubahan produk hukum barat ke hukum Indonesia
Hukum Belanda --> Hukum Indonesia
Konversi : 1) Bekas Hak Barat  ---> aturan dalam KEPPRES mengatur waktu dan syarat
                  2) Tanah bekas milik adat ---> girik, pipil ---> Demi hukum menjadi hak milik dan prosesnya mengikuti melalui pengakuan / penegasan (PMDN No. 2/1962; PP No. 10/1996; PP No. 24/1997 dan PERKABAN No. 3/1997
Pengukuran menghasilkan Peta Bidang / Surat Ukur dan Gambar Ukur yang terdapat tanda tanga lurah & ttd tetangga sebelah bidang tanah (Kontradiktur delimitasi), koordinat dan titik ikat.
Berita Acara Pemeriksaan Tanah dapat bersamaan saat melakukan pengumuman 60 (enam puluh hari), kemudian diterbitka Sertipikat.
Kendala permasalahan dipenanganan sengketa/konflik/perkara pertanahan : SDM, infrastruktur/sarana prasarana dan anggaran (DIPA). DIPA tidak dapat cair karena salah perencanaan atau tidak sesuai dengan kebutuhan.
Database perlu dibangun untuk mengevaluasi apakah ada duplikasi.
Ketika ada pembatalan Asset maka libatkan Direktorat Jendral Kekayaan Negara di Kementerian Negara.
Putusan pengadilan yang secara materiil sudah menjadi milik ketika di eksekusi maka secara administratif harus mengikuti dengan mendaftarkan ke BPN namun hati-hati ketika ada catatan dari DJKN di Kemenkeu.
Teknik mengolah kasus : tolak ukur obyek tanah bukan subyek karena subyek bisa banyak pihak namun jika obyek tidak akan lebih dari 1 bidang.
Bukan RPD untuk laporan (karena terlalu lama dalam penyelesaian dalam penyusunan) namun ditulis tahapan penanganan dan uraikan secara singkat (untuk detail terlampir). Jadi hanya resume.
Manajer harus mampu menciptakan situasi dan kondisi secara efektif  dan efisien.
BPN RI memiliki kewenangan litigasi dan non litigasi. Jika terdapat kesalahan dalam penerbitan sertipikat, seharusnya kita (BPN RI) dapat segera memperbaiki.
Penguasaan fisik bukan kewenangan BPN tapi persoalan pemilik dengan dapat meminta bantuan POLRI dan Pengadilan (eksekusi).
GEO KKP --> data spasial (pendaftaran peta dasar / peta zona) ---> stelsel positif (tidak boleh diganggu gugat). sementara saat ini kita menganut stelsel negatif yang bertendensi positif.
BPN RI menetapkan hukum secara politik sesuai Pasal 2 ayat (3) UUPA.
Filosofi tanah terlantar ---> tanah wajib dimanfaatkan sesuai peruntukan dan tujuannya. selain investasi juga dapat memberikan nyakni kesejahteraan masyarakat (CSR). ketentuan dalam PERKABAN untuk kebun harus memiliki plasma 20%. Menurut peraturan hapusnya HAT karena ditelantarkan. PP No. 11/2010 PERKABAN No. 4/2010 kemudian disempurnakan dengan PERKABAN No. 9/2011. Dalam pemberian hak dilakukan pemantauan selama 3 Tahun oleh Deputi 4 (identifikasi + database : tekstual dan pasial), Panitia C (yang terdiri dari banyak unsur agar lebih obyektif).
Hubungan hukum ketika ada pemutusan hubungan hukum maka seharusnya digali lebih dalam dan kembangkan risalah-risalah penelitian lapangan sehingga dapat pertimbangannya menjadi utuh dan tidak menimbulkan dampak. Usulan Tanah Terindikasi Terlantar menjadi Tanah Terlantar oleh Ka BPN dasarnya dari Kanwil BPN Provinsi. Tanah yang diusulkan menjadi tanah status quo.

Prinsip Dasar Penyelesaian Masalah Pertanahan

• Satu Subyek, Satu Obyek dan Satu Surat

 Prinsip ini menjadi dasar utama dalam melakukan kajian terhadap permasalahan pertanahan, karena tidak akan mungkin ada tanah yang dikuasai oleh 2 (dua) orang atau lebih (kecuali kepemilikan bersama/boedel). Administrasi pertanahannya mengharuskan adanya penguasaan dan pemilikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, artinya apabila pemilik tanah tidak menguasainya dan faktual/faktanya dikuasai pihak lain, harus ada dasar hukum yang menjadi landasannya, antara lain : sewa menyewa, pinjam pakai, gadai, dll

• Kajian mengenai status tanahnya. (Tanah Negara bebas, bekas hak barat, tanah bekas milik adat, tanah ulayat, tanah nasionalisasi, P3MB, tanah yang terkena UU No. 1 Tahun 1958 tentang tanah partikelir, tanah negara bekas hak, dll)
• Kajian mengenai subyeknya. Badan Hukum Pemerintah, Pusat, BUMN, Daerah dan juga Pemerintah Asing/Diplomatik, atau Badan Hukum Swasta, PT, Persero, Yayasan (termasuk Yayasan Sosial dan Keagamaan), Perorangan (WNI atau Asing).
• Peraturan Perundang-undangan

a. Mengatur mengenai asset/kepemilikan pemerintah/BUMN

    - PP No. 8 Tahun 1953 ttg Penguasaan Tanah-Tanah Negara  dan PMA No. 9 Tahun 1969 ttg

    - UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi

    - UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

    - UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

    - PP No. 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagai pelaksanaan dari) UU No. 1 Tahun 2004 ttg Perbendaraan Negara

b. Peraturan mengenai Konversi

    - Pasal I UU No. 5 Tahun 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
    - Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 ttg Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria;
    - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1970 ttg Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat Menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha;
    - Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 ttg Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;
    - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 ttg ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat;
    - Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ttg Pendaftaran Tanah;
    - kecuali hipotik sampai berlaku Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 ttg Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Terkait Berkaitan Dengan Tanah.

c. Peraturan mengenai tanah partikelir

    - UU No. 1 Tahun 1958 ttg Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir

d. Peraturan mengenai P3MB

    - UU No. 3 / Perpu / Tahun 1960 tentang penguasaan benda tetap milik perseorangan warga negara belanda

    - PP No. 223 Tahun 1961 ttg Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda

e. Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5 Tahun 1965 ttg

f. PMDN No. 6 Tahun 1972 ttg Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah jo. No. 5 Tahun 1973 ttg Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah

g. PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1999 ttg Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo. No. 9 Tahun 1999 ttg Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan jo. PKBPN RI No. 3 Tahun 2012 ttg

          Tipologi Sengketa Kepemilikan

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

SURAT Perihal : Kenaikan Gaji Berkala

Tomohon,      Januari  2014

No                   :

Lampiran         :

Sifat                : Penting

Perihal             : Kenaikan Gaji Berkala

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Manado

            Dengan ini diberitahukan bahwa telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lain nya kepada :

1.      Nama                                 : YANU EDITAMA, S.H.

2.      NIP/KARPEG                  : 19820124 200912 1 001 / 0598/KR.XI/KARPEG/15014/10/11

3.      Pangkat/gol                       : Penata Muda, III/a

4.      Gaji Pokok Lama        : Rp. 1.954.900 (Satu juta sembilan ratus lima puluh empat  ribu

                                            sembilan ratus rupiah)

5.      Kantor/Tempat bekerja     : Kantor Pertanahan Kota Tomohon

Atas dasar Keputusan tentang Gaji/Pangkat yang ditetapkan :

a.       Oleh Pejabat                      : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

                                                  Propinsi Sulawesi Utara

b.      Tanggal dan Nomor          : 27-04-2011 No. SK. 75/Kep-100.3.21/IV/20/2011

c.       Tanggal Mulai

      Berlaku tersebut                : 01 – 05 - 2011

d.      Masa Kerja gol

Pada Tanggal tsb.              : 01 Tahun 05 Bulan

Diberikan Kenaikan Gaji Berkala hingga memperoleh :

1.      Gaji Pokok Baru               : Rp.

                                            rupiah)

2.      Berdasarkan Masa

Kerja                                 : 04 Tahun 01 Bulan

3.      Dalam Golongan               : III/a

4.      Terhitung Mulai Tgl          : 01 Januari 2014

            Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tanggal 16 Februari 2011, kepada Pegawai tersebut dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON Ir. JORRY H. RAPAR NIP. 19610909 198503 1 005

Tembusan :

1.        Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado

2.        Pegawai yang bersangkutan

3.        Arsip.

Cara menentukan KGB :

1

Gunakan KGB (Kenaikan Gaji Berkala) terakhir untuk menentukan KGB tahun berikutnya. KGB dilakukan secara berkala tiap 2 tahun sekali.

Dalam SK KGB biasanya terdapat KGB tahun berkala berikutnya.

2

Bila SK KGB terakhir tidak ada maka dapat menggunakan SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir.

Perhatikan !!! :

a

Perhatikan TMT Pangkat Gol ruang terakhir

b

Perhatikan Masa Kerjanya

c

Perhatikan bila Gol II maka KGBnya pada masa kerja ganjil

Sedangkan Gol III dan IV maka KGBnya pada masa kerja genap

d

Cara menentukan KGB pada SK KP yaitu bulatkan masa kerja sesuai KGB

Ex :

Gol II

Masa kerja 4 tahun 2 bulan maka dibulatkan ganjil menjadi 5 tahun dengan menambah 10 bulan

Gol III

Masa kerja 5 tahun 6 bulan maka dibulatkan genap menjadi 6 tahun dengan menambah 6 bulan

Perhatikan jumlah tahun atau bulan yang digunakan sebagai pembulatan karena akan merubah bulan pada masa kerja yang disesuaikan dengan KGB